Di Mana Intelektual Pesantren Saat Negara Tidak Baik-Baik Saja?
Oleh: Munib Abd Muchith
(Wakil Katib Syuriyah PWNU Jawa Tengah)
​”Membangkang kepada pemerintah hukumnya haram, sedangkan menyampaikan kebenaran terhadap pemerintah hukumnya fardlu kifayah.” Pengajar di pesantren selalu mengulang-ulang kaidah fiqih ini setiap kali gerakan kritis muncul. Kalimat tersebut secara eksplisit melarang masyarakat mengkritisi kebijakan yang inkonstitusional. Istilah sengaknya: jadilah sapi yang telah dicocok hidungnya, penurut tanpa berontak. Fenomena ini memicu pertanyaan besar. Di mana posisi dan taji para intelektual pesantren saat negara tidak baik-baik saja?
​Dunia santri tidak boleh diam melihat segelintir penguasa menjarah kekayaan negara dan menindas rakyat. Praktik lancung itu kini melanda semua lini birokrasi, dari pucuk pimpinan sampai bawahan. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) telah membunuh semua sektor ekonomi-sosial. Padahal, Muktamar NU ke-33 di Jombang menghasilkan keputusan tegas: aparat hukum pelaku korupsi wajib menerima hukuman lebih berat. Komitmen inilah yang menguji peran nyata intelektual pesantren saat negara tidak baik-baik saja.
​Hari ini, berbagai kebijakan seperti BoP, ART, bahkan MBG bukan lagi amanat konstitusional. Semua itu sekadar pemenuhan janji kampanye yang rawan menjadi ladang korupsi. Kasus nyata menunjukkan banyak penyelenggara negara tersangkut praktik haram ini. Penguasa sengaja merancang kebijakan koruptif untuk mengeruk uang negara dan melanggar konstitusi. Apakah ini bukan ghuluw (pengkhianatan terhadap negara)? Jika kita diam, komitmen memberantas korupsi hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa tindakan nyata.
​Agama Sekadar Simbol
​”Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritual-ritual sosial keagamaan hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju.” — Gus Dur
​Celah korupsi selalu memanjakan para petualang politik di semua lini birokrasi. Mereka sibuk memilah posisi antara “tempat basah” dan “tempat kering”. Di sinilah intelektual pesantren harus tampil menjadi penghadang dan benteng moral. Mereka tidak boleh larut dalam buaian indah simbol keagamaan.
​Simbol-simbol ini sering kali melenakan dan membuat kita terbuai mimpi basah. Akibatnya, substansi agama sebagai pengubah tatanan peradaban justru menjadi mlempem, loyo, dan tak berdaya.
​Pada zaman penjajahan, kolonial mengawasi ketat otoritas pesantren karena agama menjadi momok menakutkan. Rahim pesantren menumbuhkan gerakan melawan ketidakadilan secara subur. Pesantren berhasil menggodok agen perubahan karena merawat independensi dan kemandirian secara mutlak.
​Sayangnya, pada era reformasi saat ini, nostalgia indah tentang pahlawan perubahan mulai luntur. Kita justru marak mendirikan organisasi baru yang hanya mewadahi masyarakat pesantren, namun mengikis daya dobrak intelektualnya.
​Kalimatul Ikhtitam
​Nahdlatul Ulama lahir sebagai gerakan pembebasan sosial. Namun, hari ini NU perlahan terjebak dalam kenyamanan kelembagaan. Energi organisasi habis untuk merawat struktur atau berebut jabatan. Kita kehilangan keberanian untuk mengguncang kebekuan dan menghancurkan kebobrokan yang akut.
​Mimbar-mimbar kita kini penuh dengan narsisme dan legitimasi politik. Kita lupa mengobarkan hati nurani dan memurnikan khidmah ilmu pengetahuan. Telinga rasanya bising dan mata terasa ngeres melihat penggiringan opini demi kursi ketua atau Rais Aam. Sebagian santri mulai kerasukan roh gentayangan bernama pragmatisme, materialisme, dan kapitalisme.
​Maka, ketika pesantren kehilangan daya kritisnya, ia akan terjebak dalam batas ritual belaka. Kita menjadi jinak dan khusyuk di dalam rumah ibadah, tetapi lumpuh total menghadapi ketimpangan sosial dan kerusakan moral di luar sana.
​Problem kita sekarang bukan kekurangan pesantren atau minimnya religiusitas. Malapetaka ini terjadi karena kita terlalu lama memasung agama hanya sebagai ritual formal. Kita keliru memaknai surga sebatas wirid dan puasa.