JAKARTA, ISR – Kebijakan impor 105.000 unit pikap dan truk ringan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu sorotan di DPR RI. Sejumlah fraksi, termasuk partai koalisi pemerintah, meminta evaluasi menyeluruh sebelum program berjalan lebih jauh.

Nilai kontrak impor dari India itu mencapai sekitar Rp 24,66 triliun. Paket tersebut mencakup 35.000 Mahindra Scorpio Pick-Up, 35.000 Tata Yodha Pick-Up, dan 35.000 Ultra T.7. Perusahaan sudah membayar uang muka 30 persen atau sekitar Rp 7,39 triliun.

PDIP Minta Pembatalan

Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, meminta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Ia menilai impor dalam jumlah besar berpotensi menekan industri otomotif nasional.

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan produksi dalam negeri. Ia juga mengingatkan agar setiap belanja negara memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Golkar Dorong Kajian Ulang

Politikus Partai Golkar, Idrus Marham, mendukung langkah penundaan. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan strategis yang menyangkut anggaran besar.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, juga menyoroti konsistensi kebijakan. Ia menegaskan pentingnya keberpihakan pada industri nasional.

Demokrat Soroti Minimnya Pembahasan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku belum menerima penjelasan detail dalam rapat resmi. Ia menyayangkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan DPR.

Menurutnya, pemerintah harus melibatkan DPR dalam setiap kebijakan besar yang berdampak luas.

Gerindra Tunggu Arahan Presiden

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta semua pihak menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai koordinasi internal perlu diperkuat sebelum keputusan final diambil.

Sebagian Unit Sudah Tiba

Sejumlah unit kendaraan sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Situasi ini menambah kompleksitas keputusan pemerintah.

Jika pemerintah membatalkan kontrak, potensi konsekuensi bisnis perlu dihitung. Jika pemerintah melanjutkan program, kritik politik kemungkinan akan terus menguat.

DPR menegaskan komitmennya untuk mengawasi kebijakan ini. Para anggota dewan meminta pemerintah menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional dalam setiap langkah.