MBG Potong Biaya Pendidikan & Kesehatan, 95,73% Publik Minta Dihentikan
ISR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan nasional kini menuai sorotan tajam. Total anggaran fantastis mencapai Rp. 335 triliun ternyata sebagian besar berasal dari realokasi anggaran sektor vital, yakni pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2028, sumber pembiayaan MBG berasal dari:
- Anggaran Pendidikan sebesar Rp223 triliun, atau 83,4% dari total Fungsi Pendidikan
- Anggaran Kesehatan sebesar Rp24,7 triliun (9,2% dari Fungsi Kesehatan)
- Anggaran Bidang Ekonomi sebesar Rp19,7 triliun (7,4% dari Fungsi Ekonomi)
Realokasi ini memicu kekhawatiran luas, mengingat pendidikan dan kesehatan selama ini disebut sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Studi CELIOS Bongkar Masalah Serius MBG
Lembaga riset CELIOS (Center of Economic and Law Studies) melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan MBG melalui survei terhadap 1.868 responden di wilayah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan, serta melibatkan 691 ahli gizi di 27 provinsi.
Hasilnya mengejutkan dan mengkhawatirkan
CELIOS mencatat 15.117 kasus keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Bahkan, jika tidak ada perbaikan signifikan, angka tersebut diproyeksikan melonjak hingga 22.747 kasus.
Lebih ironis lagi, tidak satu pun dari empat tujuan utama Program MBG dinilai tercapai. Artinya, program dengan anggaran ratusan triliun rupiah ini gagal total dalam memenuhi target dasarnya.
Publik Menolak, Tapi Program Tetap Jalan
Survei CELIOS juga menunjukkan 95,73 persen responden menyatakan MBG sebaiknya dihentikan (STOP MBG). Namun, realitas politik dan kebijakan membuat penghentian program tersebut dinilai hampir mustahil untuk dilakukan dalam waktu dekat.
CELIOS menilai, pengambilan anggaran MBG dari sektor pendidikan dan kesehatan justru berpotensi melemahkan layanan dasar, seperti kualitas sekolah, kesejahteraan guru, fasilitas kesehatan, serta layanan gizi yang seharusnya menjadi fokus utama negara.
Desakan Evaluasi Total
Dengan sederet temuan tersebut, berbagai kalangan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap Program MBG. Tanpa perbaikan mendasar dalam tata kelola, keamanan pangan, serta kejelasan tujuan, MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi beban anggaran besar tanpa manfaat nyata, bahkan berisiko membahayakan masyarakat.