Jakarta, ISR – Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencantumkan harga bahan pangan dan nilai gizi pada setiap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN mengambil langkah ini untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa aturan ini berlaku nasional dan tanpa pengecualian. Setiap SPPG kini harus menempelkan label yang memuat harga riil bahan di pasar serta informasi gizi seperti kalori, protein, karbohidrat, dan vitamin.

“Kami ingin masyarakat mengetahui komponen biaya bahan secara terbuka sekaligus memastikan standar gizi terpenuhi,” kata Sony dalam forum MBG Talks di Jakarta.

Transparansi Anggaran Jadi Fokus

Kebijakan ini hadir di tengah perdebatan publik soal anggaran MBG. Banyak pihak mengira Rp15.000 per porsi sepenuhnya untuk bahan makanan. BGN meluruskan bahwa angka tersebut merupakan total pagu anggaran.

BGN membagi dana itu ke beberapa komponen. Sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk bahan pangan. Sisanya untuk operasional, seperti distribusi, energi, perlengkapan dapur, dan insentif tenaga pendukung.

Dengan label harga bahan, masyarakat bisa melihat komposisi biaya secara jelas. Langkah ini sekaligus meredam kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik dan media sosial.

Tekan Praktik Mark-Up

BGN juga ingin mencegah mark-up harga dan penurunan mutu bahan. Karena itu, SPPG wajib mencantumkan harga murni bahan tanpa memasukkan biaya operasional.

Dalam evaluasi internal, BGN menemukan indikasi pelanggaran oleh sejumlah mitra. BGN meminta SPPG segera menghentikan kerja sama jika mitra melanggar prinsip transparansi dan integritas program.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen BGN menjaga kualitas MBG di lapangan.

Dukungan Perlindungan Konsumen

Kebijakan ini mendapat dukungan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN menilai label harga dan gizi memperkuat hak konsumen atas informasi yang jelas.

Program MBG menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Karena itu, pengawasan publik menjadi penting. Sekolah dan orang tua kini bisa memantau kesesuaian antara anggaran dan kualitas makanan.

Tantangan di Lapangan

SPPG perlu memperbarui harga bahan secara berkala sesuai kondisi pasar. Petugas juga harus menghitung nilai gizi secara tepat agar informasi akurat.

BGN akan mengawasi pelaksanaan aturan ini secara rutin. Jika ada pelanggaran, BGN dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga menghentikan kerja sama.

Komitmen Perbaikan Berkelanjutan Program MBG

MBG menjadi program strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi dan menekan stunting. Anggaran besar menuntut tata kelola yang terbuka.

Melalui kebijakan ini, BGN ingin memastikan setiap rupiah memberi manfaat nyata. Transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.