Kepung Kantor Bupati, Mahasiswa dan Warga Kendal Suarakan Isu Ekonomi hingga Tolak Tambang
KENDAL, ISR – Gelombang protes kembali mengguncang Kabupaten Kendal. Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kendal bersama warga Desa Tunggulsari turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD hingga Kantor Pemerintah Kabupaten Kendal, Senin (22/6/2026).
Massa yang terdiri dari gabungan BEM, organisasi Cipayung, dan masyarakat ini memulai aksinya dengan long march dari Stadion Utama Kendal menuju pusat pemerintahan. Dalam aksi ini, mereka membawa berbagai poster tuntutan terkait isu ekonomi yang semakin mencekik hingga kekhawatiran atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Koordinator BEM Kendal, Chanif Eka, menekankan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan publik agar pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan. “Kami menuntut pemerintah mengatasi pelemahan nilai rupiah dan menurunkan harga BBM yang membebani masyarakat,” ujarnya di hadapan massa.
Selain menyoroti masalah nasional, massa juga fokus pada kondisi daerah. Mahasiswa mendesak pemerintah agar transparan mengenai peta kemiskinan per desa serta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Kendal. Isu pengelolaan sampah dan perlindungan sumber daya air pun turut menjadi poin utama dalam daftar tuntutan tersebut.
Tak hanya mahasiswa, warga Desa Tunggulsari juga hadir membawa suara tegas terkait polemik tambang. Koordinator warga, Ahmad Faris Ahkam, mendesak DPRD dan Pemkab Kendal untuk bersikap tegas terhadap aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Warga menuntut perubahan tata ruang dari kawasan kuning menjadi kawasan hijau untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.
”Kami meminta kepastian hukum dan perlindungan agar masyarakat aman dari ancaman tambang. Perjuangan ini terkait isu ekonomi jangka panjang bagi petani dan warga lokal,” tegas Ahmad.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat ini berakhir dengan penyerahan aspirasi kepada perwakilan DPRD dan Pemkab Kendal. Massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan daerah agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.