Desa Tak Punya Lahan Dipaksa Jalankan KDMP, Akankah Program Ini Berujung Gagal?

Jakarta, ISR – Hari ini, tidak sedikit desa yang menghadapi dilema serius akibat pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Banyak pemerintah desa yang tidak memiliki lahan, namun tetap didorong—bahkan terkesan dipaksa—untuk mewujudkan program ini. Kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan di tingkat akar rumput: akankah KDMP benar-benar menjadi solusi, atau justru mengulang daftar panjang program gagal di desa?

Lahan: Masalah Nyata yang Diabaikan

Persoalan lahan bukan isu sepele. Di banyak desa, terutama desa padat penduduk, tanah desa sangat terbatas. Sementara di desa agraris, lahan yang tersedia justru lahan produktif yang menopang ekonomi warga. Ketika desa didorong menyediakan lahan untuk KDMP tanpa opsi alternatif yang realistis, maka yang terjadi adalah keterpaksaan, bukan partisipasi.

Jika persoalan mendasar seperti lahan saja belum tuntas, sulit berharap KDMP bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

Antara Target Program dan Realitas Desa

KDMP dirancang sebagai program besar dengan target nasional yang ambisius. Namun, realitas desa tidak selalu sejalan dengan ritme kebijakan pusat. Desa bukan objek proyek, melainkan subjek pembangunan dengan karakter dan keterbatasannya masing-masing.

Ketika program dikejar berdasarkan target waktu dan angka, sementara kesiapan desa diabaikan, maka risiko kegagalan semakin besar. Program bisa berdiri secara administratif, tetapi rapuh secara substansi.

Potensi Gagal Jika Dipaksakan

Sejarah pembangunan desa menunjukkan, banyak program gagal bukan karena idenya buruk, melainkan karena dipaksakan tanpa kesiapan. KDMP berpotensi bernasib sama jika:

Desa dipaksa menyediakan lahan yang tidak ada.

Pengelolaan diserahkan pada SDM yang belum siap.

Koperasi tidak tumbuh dari kebutuhan dan partisipasi warga.

Usaha lokal justru terpinggirkan.

Dalam kondisi demikian, KDMP berisiko menjadi koperasi “di atas kertas”: ada bangunan, ada struktur, tetapi tidak memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Masih Bisa Menjadi Solusi, dengan Syarat

Meski demikian, KDMP belum tentu gagal. Program ini masih memiliki peluang menjadi solusi jika pemerintah berani melakukan koreksi kebijakan. Beberapa syarat penting agar KDMP tidak berujung kegagalan antara lain:

Fleksibilitas model: tidak semua desa harus memiliki bangunan fisik; bisa memanfaatkan aset bersama atau model non-fisik.

Berangkat dari kebutuhan desa, bukan sekadar perintah pusat.

Penguatan SDM dan pendampingan berkelanjutan, bukan hanya pelatihan singkat.

Keberpihakan pada usaha lokal, bukan menciptakan persaingan tidak sehat.

Evaluasi terbuka dan partisipatif, melibatkan warga desa.

Penutup

Pertanyaan apakah KDMP akan menjadi solusi atau program gagal sejatinya belum memiliki jawaban pasti. Jawabannya sangat ditentukan oleh cara program ini dijalankan. Jika terus dipaksakan tanpa mendengar suara desa, KDMP berisiko menambah daftar kebijakan yang gagal menyentuh akar persoalan.

Namun jika pemerintah mau turun tangan, mendengar, dan menyesuaikan kebijakan dengan realitas desa, KDMP masih memiliki peluang menjadi alat pemberdayaan, bukan beban. Pada akhirnya, desa tidak butuh program yang besar di atas kertas, tetapi kebijakan yang adil, realistis, dan berpihak pada rakyat kecil.