Sentil Politik Uang Rp100 Ribu, Aktivis PMII Kendal Ungkap Dampak Buruk Pemimpin Otoriter
Kendal, ISR – Ratusan mahasiswa memadati Halaman Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK) pada Sabtu (23/5/2026) malam. Saat membedah film “Pesta Babi”, para aktivis PMII Kendal secara blak-blakan menyentil politik uang Rp100 ribu dalam Pemilu. Mereka juga mengungkap dampak buruk pemimpin otoriter yang kerap menggunakan kekerasan demi memuluskan proyek sepihak.
​Diskusi ini awalnya bergulir untuk menyoroti proyek ketahanan pangan seluas 2,5 juta hektare di Papua. Kebijakan tersebut merenggut lahan milik suku adat lokal. Namun, obrolan segera meluas ke akar masalah politik nasional. Para pembicara menilai kebijakan yang merugikan rakyat kecil terjadi karena pilihan pemilih yang keliru di bilik suara.
​Akar Masalah: Memilih Pemimpin Karena Amplop
​Ahmad Robith, seniman harian lepas Kendal yang menjadi pemantik, mengkritik keras potret demokrasi di tingkat bawah. Menurutnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang represif terus berjalan karena rendahnya kualitas pemimpin pilihan masyarakat. Hal ini tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga pada proyek lokal seperti Kawasan Industri Kendal (KIK).
​”Kita kebanyakan melihat kepemimpinan sebatas uang 100 ribu rupiah saat Pemilu. Kita abai melihat kualifikasi personal dari calon pemimpin,” ujar Robith. Akibatnya, pembangunan negara tidak mengalami perubahan berarti dari masa ke masa.
​Robith menambahkan bahwa tayangan kekerasan dalam film tersebut menjadi bukti nyata dari rusaknya sistem kepemimpinan. Saat pemimpin menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan, itu menjadi indikator jelas bahwa penguasa tersebut bersifat otoriter.
​Pembangunan Papua yang Salah Sasaran
​Sebelum masuk ke isu politik uang, Ketua Komsat PMII STIK, M. Ainun Najib, mengupas tuntas film “Pesta Babi”. Najib menjelaskan bahwa judul film berasal dari tradisi adat Papua yang melambangkan persatuan. Sayangnya, makna sakral itu kontras dengan realitas lapangan. Penguasa justru menerapkan gaya kolonialisme baru untuk menguasai tanah adat.
​”Masyarakat adat Papua sudah sangat nyaman dengan kondisi alam mereka. Alam adalah lumbung pangan alami mereka. Pertanyaannya, program pemerintah ini sebenarnya untuk siapa?” tanya Najib.
​Solusi Mahasiswa: Edukasi Warga, Bukan Sekadar Demo
​Suasana tanya jawab sempat memanas saat seorang peserta, Muhammad Airul Alam, mempertanyakan arah gerakan mahasiswa. Ia bingung apakah mahasiswa harus mendukung Papua merdeka atau turun ke jalan menggelar demonstrasi besar.
​Mantan Presiden Mahasiswa STIK Kendal, Yusuf Setia Budi, segera meluruskan. Ia menolak keras opsi Papua keluar dari NKRI karena menghormati darah para pejuang Trikora. Bagi Yusuf, letak kesalahan mutlak ada pada pendekatan pemerintah yang mengabaikan hak suku asli.
​Sebagai langkah nyata, Ahmad Robith dan Ainun Najib mengajak mahasiswa bergerak lewat jalur intelektual. Mahasiswa harus mulai mengedukasi warga di lingkungan sekitar mereka. Harapannya, masyarakat tidak lagi tergiur uang ratusan ribu rupiah pada Pemilu mendatang. Warga harus memilih pemimpin berdasarkan hati nurani dan gagasan program yang baik.