Muktamar 35: Antara Rebutan Jabatan dan Panggilan Peradaban
Semarang – Nahdlatul Ulama kini menghadapi panggilan peradaban—sebuah momentum sejarah yang menuntut NU melangkah jauh melampaui urusan domestik dan batas geografis. Tulisan ini lahir bukan dari kesombongan intelektual, melainkan dari kegelisahan mendalam seorang kader. Singkatnya: sudah waktunya NU mendunia dan memulai gagasan besar tentang Dunia Baru, bukan sekadar menghabiskan energi untuk urusan regional yang tak kunjung selesai.
Jebakan Politik Recehan
Sayangnya, ambisi para politisi amatiran kini mendominasi wajah NU. Mereka mengedepankan urusan perut ke bawah, lalu berkonsentrasi habis-habisan untuk berebut kursi ketua. Bahkan, mereka mendorong orang tertentu menduduki pimpinan semata demi kepentingan kelompoknya.
Lebih parah lagi, mereka mengkotak-kotakkan NU berdasarkan latar belakang organisasi mahasiswa—seolah asal usul dari PMII atau HMI menjadi tiket masuk atau penghalang. Penulis pernah menulis menjelang Muktamar Lampung tentang “Menghilangkan Dikotomi PMII-HMI”—dan tulisan itu memicu polemik panjang. Namun prinsipnya tetap sederhana: NU adalah wadah para Kyai dan Ulama. Oleh karena itu, semua fungsionaris NU, siapapun mereka, adalah santri.
Muktamar 35 Bukan Pasar Kekuasaan
Sejatinya, Muktamar ke-35 bukan ajang perebutan kursi, melainkan momentum untuk memantapkan fungsi NU dalam menyongsong perubahan peradaban baru.
Perlu diingat: NU tanpa pengurus pun tetap berjalan. Pengurus hanya mengurus administrasi dan menghimpun jamaah. Selain itu, amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah tetap hidup di masyarakat dengan atau tanpa struktur formal. Maka dari itu, jangan bawa kebiasaan berebut kekuasaan ke dalam budaya Kyai dan Ulama.
“Berebutlah untuk merasa tidak mampu mengemban amanah”—itulah yang diajarkan para Kyai.
Agenda Besar: Menjawab Panggilan Peradaban
1. Revolusi Teknologi Pertahanan
Pergeseran peradaban sudah nyata di depan mata. Bahkan, teknologi digital dan kecerdasan buatan kini mengubah seluruh sendi kehidupan—dari cara memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga sistem mata uang yang berubah drastis. Dengan demikian, penguasaan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak.
Selanjutnya, dalam bidang pertahanan, alutsista bukan lagi tank dan jet tempur. Sebaliknya, drone, rudal, dan teknologi siber kini menjadi senjata penentu. Akibatnya, perang modern tidak lagi berhadapan muka, melainkan dimenangkan melalui penguasaan teknologi komputer dan sistem pertahanan canggih.
Sementara itu, pergeseran ini lebih dulu dimulai oleh Iran—negara yang berani menantang kekuatan adidaya. Kini dunia mulai belajar dari Persia. Oleh karena itu, sarjana-sarjana NU perlu segera disiapkan untuk belajar di Iran, sebab pengalaman itu akan menumbuhkan semangat keislaman sekaligus wawasan geopolitik global.
2. Mempersiapkan Mental dan Etika Peradaban
Sesungguhnya, tantangan terbesar bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan kesiapan manusia untuk beradaptasi secara bijak—membangun etika, tata kelola, dan nilai-nilai baru yang sesuai dengan realitas zaman.
Di sisi lain, Indonesia dan negara berkembang sejatinya memiliki peluang besar: belajar dari kesalahan negara maju, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi secara cerdas.
Di sinilah Qanun Asasi NU menemukan relevansinya. Sebab, ia memperkuat persatuan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong—bukan memelihara hasad dan suuzan di antara sesama fungsionaris.
“Peradaban yang berhasil adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.”
Kalimat Penutup
Pada akhirnya, panggilan peradaban ini tidak akan menunggu NU selesai bertengkar soal kursi. Oleh sebab itu, kepada para Ketua PCNU dan PWNU yang telah menggadaikan harga diri dengan uang pemodal—bertaubatlah, dan punya malulah. NU milik umat, bukan milik mereka yang membeli jabatan.
Muktamar 35 adalah pilihan: menjawab panggilan peradaban, atau tetap tenggelam dalam rebutan jabatan.