Mengembalikan Tradisi Lama NU Menyongsong Muktamar NU ke-35

Penulis: KH. Munib Abd Muchith (Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah)

Semarang, ISR – Mengembalikan Tradisi Lama NU menjadi ikhtiar penting dalam menyongsong Muktamar NU ke-35, di tengah situasi berat yang dihadapi Nahdlatul Ulama pada penghujung satu abad perjalanannya. Tuduhan, cemoohan, hingga hujatan terus diarahkan kepada jam’iyyah para kiai. Bukan hanya ajaran dan ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah yang digugat, tetapi NU juga distigma sebagai organisasi khurafat, penyembah kubur, ahli bid’ah, bahkan disebut aliran sesat.

Situasi ini diperparah oleh perilaku segelintir elite yang mengambil keputusan tidak populis, seperti penerimaan konsesi tambang. Meski dalihnya demi penyelamatan kekayaan negara dan fakta bahwa konsesi tersebut hampir dua tahun tidak ditambang, stigma sebagai perusak alam terlanjur dilekatkan. Bahkan, olok-olok terbuka dari figur publik ikut mempermalukan NU di ruang publik.

Belum selesai luka tersebut, NU kembali diguncang ontran-ontran pemakzulan ketua umum oleh kelompok yang masih berada dalam satu tubuh organisasi. Tuduhan korupsi dilontarkan tanpa melibatkan lembaga kredibel untuk audit keuangan. Rasa malu dan sakit itu kian bertambah ketika seorang mantan Ketua Umum PP Ansor—yang juga adik Ketua Umum PBNU serta mantan Menteri Agama—ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus kuota haji 2024. NU seolah didudukkan di kursi pesakitan oleh kelompok-kelompok yang tidak nyaman dengan kebesarannya.

Mewaspadai Operasi Intelijen

Jauh sebelum tulisan ini, penulis telah beberapa kali mengingatkan adanya sinyal konspirasi dan operasi intelijen yang bekerja secara terstruktur dan masif untuk menjebak Nahdlatul Ulama. Sejarah Nusantara mencatat bagaimana VOC menggunakan politik adu domba atau divide et impera untuk memecah kekuatan besar agar mudah dikuasai.

Bahkan dalam sejarah Islam, peristiwa fitnatul kubra yang melibatkan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah tidak lepas dari peran provokator. Sejarah ini mengajarkan bahwa organisasi besar selalu menjadi sasaran adu domba karena kekuatannya.

NU sejak awal berdiri tumbuh cepat dan melesat, bahkan mampu menjadi kekuatan politik besar dengan infrastruktur yang dianggap tradisional. Ketulusan membela kaum tradisional, sikap tidak eksklusif, serta kesahajaan para kiai membuat NU diterima luas dan dicintai umat.

Mengembalikan Karakter Tradisional NU

Melangitkan obsesi tidak harus meninggalkan tradisi. Justru dengan melangitkan tradisi, obsesi akan tercapai dengan lebih indah. Tradisi luhur para salafus shalih bukan penghambat kemajuan, melainkan penyeimbang ambisi agar tidak menjelma menjadi keserakahan dan pragmatisme instan.

Ketika ambisi tak terkendali, lahirlah praktik-praktik yang mencederai tradisi NU, seperti politik uang, intimidasi terhadap pemilih, serta upaya menjatuhkan lawan dengan membuka aib. Praktik ini bertolak belakang dengan tradisi para kiai terdahulu yang justru menolak amanah karena rasa takut tidak mampu memikulnya.

Ambisi jabatan (hubbul jah) sering kali menandakan adanya target tersembunyi atau kepentingan yang menunggangi. Jika dibiarkan, NU bukan lagi organisasi merdeka, melainkan sekadar stempel kepentingan oligarki.

Kalimatul Ikhtitam

Membentengi NU dari anasir oligarki bukanlah sikap kolot, melainkan ikhtiar memurnikan perjuangan para pendiri. NU harus besar dan berwibawa, bukan besar tetapi ompong. Jangan sampai NU menjadi organisasi besar tanpa isi, seperti kendaraan besar tanpa penumpang—layamutu wala yahya.

Pepatah Jawa mengingatkan: “Mbahne sing ngedekno rekoso, anake sing gedekno, putune ngrusak.” Karena itu, istiqamah dalam khidmah dan menjaga tradisi lama adalah jalan keselamatan NU ke depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilarang keras mengambil konten!