Unggah Menu MBG Boleh Menurut BGN, Kenapa MoU Sekolah–SPPG Melarang?
ISR – Unggah Menu MBG Boleh Menurut BGN, Kenapa MoU Sekolah–SPPG Melarang? Pertanyaan ini mencuat setelah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa masyarakat boleh mengunggah dokumentasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial selama sesuai fakta. Pernyataan itu mendorong transparansi dan membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi kualitas program.
Pernyataan soal unggah menu MBG ini memicu diskusi karena di lapangan muncul informasi berbeda. Umi Kholisoh, seorang guru di Jawa Tengah, menyebut bahwa dalam nota kesepahaman (MoU) antara sekolah dan dapur SPPG terdapat larangan membuat konten di media sosial. Ia menjelaskan bahwa dapur SPPG harus mematuhi aturan kerja sama tersebut.
Nanik menegaskan bahwa masyarakat, orang tua, maupun guru dapat mengunggah foto atau video menu MBG untuk membantu pengawasan. Ia meminta publik menyampaikan informasi secara jujur dan menyertakan lokasi yang jelas agar pihak terkait dapat menindaklanjuti laporan dengan cepat. Ia menilai keterbukaan publik memperkuat kualitas program.
Di sisi lain, MoU antara sekolah dan dapur SPPG mengatur disiplin komunikasi pelaksana teknis. Pihak dapur fokus pada produksi dan distribusi makanan sesuai standar. Pengelola program biasanya menunjuk saluran resmi untuk menyampaikan informasi agar tidak terjadi simpang siur di ruang publik.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa pusat berbicara tentang hak publik, sedangkan MoU mengatur kewajiban internal pelaksana. Namun, masyarakat tetap membutuhkan penjelasan yang tegas agar tidak muncul kesan kontradiksi.
Program MBG membawa misi besar untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Pemerintah perlu menyelaraskan komunikasi pusat dan daerah agar kebijakan berjalan konsisten. Transparansi publik harus berjalan seiring dengan tata kelola yang rapi dan satu arah.