ISR – Menjelang hari raya, kebutuhan menukar uang baru biasanya meningkat. Banyak masyarakat ingin menyiapkan pecahan baru untuk dibagikan kepada keluarga atau anak-anak saat Lebaran. Namun di tengah tradisi tersebut, sering muncul praktik menukar uang baru dengan potongan tertentu.

Misalnya, Rp100.000 uang lama ditukar menjadi Rp95.000 uang baru. Selisih tersebut sering disebut sebagai “biaya jasa” atau “biaya admin”. Lalu, bagaimana hukum menukar uang baru dengan cara seperti ini dalam pandangan Islam?

Prinsip Pertukaran Uang dalam Fikih
Dalam kajian fikih muamalah, transaksi menukar uang baru termasuk dalam akad sharf, yaitu jual beli mata uang.

Para ulama menjelaskan bahwa uang masa kini dipersamakan dengan emas dan perak sebagai alat tukar yang memiliki aturan khusus agar terhindar dari riba.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama ukurannya dan dilakukan secara tunai. Jika berbeda jenisnya maka juallah sesukamu asalkan secara tunai.”
(HR. Muslim)

Para ulama memahami hadis ini sebagai landasan bahwa jika barang ribawi sejenis ditukar, maka harus memenuhi dua syarat:

• Nilainya sama
• Dilakukan secara tunai (yadan bi yadin)

Jika tidak sama nilainya, maka transaksi tersebut termasuk riba fadhl, yaitu tambahan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis.

Hukum Menukar Uang Baru dengan Potongan Nilai

Berdasarkan kaidah tersebut, para ulama umumnya berpendapat bahwa menukar uang baru dengan uang lama tetapi jumlahnya berbeda tidak diperbolehkan.

Contoh praktik yang sering terjadi:
Rp100.000 uang lama ditukar menjadi Rp95.000 uang baru.

Praktik ini dinilai bermasalah karena:

• Mata uangnya sama, yakni rupiah dengan rupiah
• Namun jumlahnya berbeda
  Selisih tersebut dipandang sebagai tambahan yang termasuk riba fadhl.

Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan lembaga keulamaan seperti Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan bahwa pertukaran uang sejenis harus sama nilainya agar terhindar dari riba.

Bagaimana Jika Ada Biaya Jasa?

Sebagian ulama kontemporer memberikan penjelasan lebih rinci mengenai praktik menukar uang baru. Mereka membolehkan adanya biaya jasa, tetapi dengan syarat biaya tersebut dipisahkan dari nilai uang yang ditukar.

Contohnya:

Seseorang menukar Rp100.000 dan menerima Rp100.000 uang baru.
Kemudian ia membayar Rp5.000 sebagai upah jasa penukaran.

Dalam kondisi ini, biaya tersebut tidak dianggap riba karena bukan bagian dari transaksi pertukaran uang, melainkan upah layanan (ujrah).

Kaidah fikih menyebutkan:

“Pada dasarnya setiap muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Dianjurkan Menukar di Lembaga Resmi
Untuk menghindari praktik yang meragukan, masyarakat dianjurkan melalui lembaga resmi seperti Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk.

Biasanya penukaran di tempat resmi tidak dikenakan potongan nilai uang sehingga lebih aman dari sisi hukum syariat.

Kesimpulan

Dalam perspektif Islam:

Tidak diperbolehkan menukar Rp100.000 uang lama menjadi Rp95.000 uang baru karena termasuk tambahan dalam pertukaran uang sejenis (riba fadhl).

Diperbolehkan jika Rp100.000 ditukar Rp100.000 uang baru, kemudian ada biaya jasa terpisah sebagai upah layanan.

Memahami hukum menukar uang baru ini penting agar tradisi berbagi uang saat Lebaran tetap berjalan tanpa melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.