Digitalisasi Masuk Desa, Pilkades 2026 Uji Coba E-Voting
ISR – Digitalisasi masuk desa, Pilkades 2026 uji coba e-voting. Pemerintah menyiapkan langkah modernisasi pemilihan kepala desa melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional.
Kebijakan ini menjadi bagian dari perubahan besar dalam Pilkades 2026 yang mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mendorong pelaksanaan Pilkades 2026 agar lebih transparan, akurat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.
Uji coba e-voting akan berlangsung pada 2025 hingga 2026 sebagai proyek percontohan di sejumlah daerah. Panitia pemilihan memanfaatkan integrasi data Dukcapil untuk memverifikasi daftar pemilih dan mencegah potensi kecurangan. Langkah ini memperkuat akurasi data serta mempercepat proses penghitungan suara.
Selain digitalisasi, regulasi terbaru juga mengubah masa jabatan kepala desa. Kepala desa kini menjabat 8 tahun per periode dengan batas maksimal dua periode. Aturan ini menggantikan ketentuan lama yang menetapkan masa jabatan 6 tahun selama tiga periode.
Pemerintah juga mengatur mekanisme calon tunggal melalui musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan panitia dan BPD. Regulasi baru tidak lagi menggunakan skema kotak kosong. Di sisi lain, aturan terbaru memberi kesempatan bagi WNI dari luar desa untuk mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat usia dan pendidikan.
Bupati atau wali kota wajib melantik kepala desa terpilih maksimal 30 hari setelah penetapan. Pemerintah daerah tidak boleh menunda pelantikan meskipun jadwalnya berdekatan dengan pemilu atau pilkada.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menghadirkan tata kelola desa yang modern, partisipatif, dan berbasis teknologi tanpa meninggalkan prinsip musyawarah sebagai fondasi demokrasi desa.