KPK Ungkap Perintah Hilangkan Barang Bukti di Kasus Korupsi Kuota Haji
ISR – KPK ungkap perintah hilangkan barang bukti di kasus korupsi kuota haji yang diduga terjadi saat proses penyidikan berlangsung. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah mengantongi identitas pihak yang diduga menjadi pengarah penghilangan barang bukti dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa indikasi perintangan penyidikan itu ditemukan ketika penyidik melakukan penggeledahan di sebuah kantor biro perjalanan haji. Dalam penggeledahan tersebut, terdapat upaya menghapus dan menyembunyikan dokumen yang berkaitan langsung dengan penyidikan kasus korupsi kuota haji.
“Kami sudah mengetahui siapa pihak yang diduga memberikan perintah untuk menghilangkan barang bukti. Saat ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut,” ujar Budi Prasetyo kepada awak media.
Meski telah mengantongi nama, KPK belum membuka identitas pihak tersebut ke publik. Langkah itu diambil demi menjaga efektivitas penyidikan dan mencegah potensi hilangnya alat bukti lain yang masih dibutuhkan penyidik.
KPK menegaskan bahwa penghilangan barang bukti merupakan pelanggaran serius karena dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, penyidik tidak menutup kemungkinan menjerat pihak terkait dengan pasal perintangan penyidikan sesuai ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi.
Budi memastikan bahwa dugaan penghilangan barang bukti tersebut tidak mengganggu kelengkapan alat bukti yang telah dikantongi KPK. Penyidik telah mengumpulkan berbagai dokumen dan keterangan dari sejumlah pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami pastikan penyidikan kasus korupsi kuota haji tetap berjalan dan akan dituntaskan secara profesional,” tegasnya.
Kasus korupsi kuota haji menjadi sorotan luas karena menyangkut tata kelola ibadah dan pelayanan umat. KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, baik dalam perkara utama maupun dalam upaya menghalangi proses hukum.