Di Balik Program MBG, Peran TNI Picu Pro-Kontra Publik
ISR – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai perhatian publik. Program prioritas nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah ini dinilai memiliki korelasi erat dengan peran TNI, khususnya dalam aspek operasional dan penguatan ketahanan nasional non-militer.
Pemerintah menegaskan, TNI tidak bertindak sebagai pengambil kebijakan dalam Program MBG. Peran institusi militer tersebut difokuskan pada dukungan teknis di lapangan, terutama dalam distribusi logistik, pengamanan, serta pendampingan pelaksanaan program di wilayah yang sulit dijangkau.
“Keterlibatan TNI dibutuhkan karena skala program sangat besar dan menjangkau daerah terpencil, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” ujar seorang pejabat pemerintah yang menangani Program MBG.
TNI dinilai memiliki keunggulan berupa struktur komando hingga tingkat desa, pengalaman dalam pengelolaan logistik berskala besar, serta kesiapan personel dalam operasi kemanusiaan. Dalam praktiknya, TNI membantu pengangkutan bahan pangan, pemanfaatan dapur lapangan, hingga memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Ketahanan Nasional Non-Militer
Program MBG juga diposisikan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional non-militer. Pemenuhan gizi anak dinilai berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) jangka panjang, yang menjadi fondasi kekuatan bangsa.
“Anak sehat hari ini menentukan daya saing bangsa di masa depan. Karena itu MBG berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan ketahanan nasional,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Dalam konteks tersebut, TNI dipandang sebagai alat negara yang mendukung pelaksanaan program strategis nasional, bukan sebagai aktor utama dalam urusan sipil.
Dukungan Resmi TNI
Tentara Nasional Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai digulirkan pemerintah sejak awal 2025. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa jajarannya siap mendukung kebijakan strategis nasional tersebut demi mempercepat pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan fondasi untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujar Agus dalam pernyataan resminya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, TNI telah mengoperasikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. TNI Angkatan Udara, melalui Lanud Husein Sastranegara, aktif mengawal dan mendistribusikan paket makanan bergizi kepada siswa di wilayah Bandung. Bahkan, di beberapa pangkalan udara, TNI AU mampu mendistribusikan lebih dari 7.000 paket makanan bergizi setiap hari.
Sementara itu, TNI Angkatan Darat bersama Kodam dan Kodim di berbagai wilayah turut membangun ratusan dapur SPPG sebagai dukungan infrastruktur dan logistik untuk menyukseskan program MBG.
Apresiasi dan Dukungan Lintas Sektor
Dukungan terhadap keterlibatan TNI juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengapresiasi peran aktif TNI, khususnya Babinsa, dalam memastikan layanan MBG tersalurkan secara efektif kepada masyarakat.
Ia menilai keterlibatan TNI dalam program tersebut merupakan bagian dari tugas operasi militer selain perang (OMSP) yang terukur dan relevan dengan kebutuhan nasional.
Selain itu, sejumlah anggota DPR RI menilai Program MBG mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Batasan Kewenangan dan Pro-Kontra
Pemerintah menegaskan adanya batas tegas dalam keterlibatan TNI. Penentuan menu, pengelolaan anggaran, hingga perumusan kebijakan tetap menjadi kewenangan pemerintah sipil melalui kementerian terkait dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“TNI hanya membantu pada aspek teknis dan operasional, tidak masuk ke ranah kebijakan maupun pengelolaan anggaran,” tegas sumber pemerintah.
Meski demikian, keterlibatan TNI dalam program sosial ini tetap menuai kritik. Sejumlah kalangan menyoroti potensi militerisasi urusan sipil dan risiko tumpang tindih kewenangan jika tidak diawasi secara ketat.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah memastikan peran TNI bersifat sementara dan kontekstual, semata-mata untuk memastikan program berjalan efektif, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, TNI juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas makanan serta sinergi dengan lembaga sipil agar makanan yang disalurkan tetap higienis dan aman bagi penerima manfaat.
Kesimpulan
Korelasi antara Program Makan Bergizi Gratis dan TNI bersifat fungsional dan operasional, bukan politis. Keterlibatan TNI diposisikan sebagai bentuk dukungan negara dalam menyukseskan program strategis nasional, dengan tetap menjaga supremasi sipil dan batas kewenangan yang jelas.