Awal 2026 Ekonomi Dinilai Masih Tertekan, Ekonom UMS Soroti Inflasi Pangan
SURAKARTA, ISR – Memasuki awal tahun 2026, kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih menghadapi tekanan berat sebagai kelanjutan dari perlambatan ekonomi sepanjang 2025. Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius adalah potensi inflasi harga pangan yang dapat berdampak luas terhadap daya beli masyarakat.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menilai perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini tidak lepas dari pengaruh kondisi global maupun faktor domestik. Ia menyebut, ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih serta dinamika geopolitik internasional masih menjadi tekanan utama bagi pertumbuhan ekonomi global.
Dampaknya turut dirasakan di dalam negeri. Hingga akhir 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5 persen dan belum mampu mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen. Di sisi lain, sektor industri juga belum bergerak secara optimal.
Selain perlambatan ekonomi, persoalan inflasi menjadi tantangan yang terus berulang, khususnya pada komoditas pangan. Anton menjelaskan, inflasi merupakan kenaikan harga barang atau indeks harga yang kerap terjadi pada momen tertentu seperti Natal, Tahun Baru, Ramadan, dan Idulfitri. Pada periode tersebut, harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan signifikan.
“Tapi masalahnya, dalam realitasnya tidak sesederhana itu. Penyebab inflasi di Indonesia itu lebih banyak disebabkan karena masalah pada distribusi,” ujar Anton, Senin (5/1).
Ia menilai, terdapat pihak-pihak tertentu yang memiliki akses kuat terhadap komoditas pangan dan sengaja menahan pasokan di pasar. Kondisi ini dilakukan dengan harapan harga akan naik seiring meningkatnya permintaan, sehingga membuka peluang permainan harga.
Selain persoalan distribusi, perubahan iklim juga turut memicu kenaikan harga pangan, terutama ketika terjadi gagal panen yang berdampak pada berkurangnya pasokan. Peningkatan konsumsi masyarakat pada masa liburan, kegiatan hajatan, serta meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dan perhotelan juga ikut mendorong naiknya permintaan pangan.
Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah melalui Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan mengatur instrumen suku bunga. Dalam perhitungan inflasi, komoditas pangan memiliki bobot kontribusi yang cukup besar.
“Kalau dihitung secara rata-rata, angka inflasi memang masih bisa dikendalikan. Tetapi pada titik-titik tertentu, terutama komoditas pangan, itu patut diwaspadai karena dampaknya bisa ke sektor lain,” katanya.
Anton mencontohkan, kenaikan harga cabai tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada industri pangan dan usaha rumah makan yang menggunakan bahan tersebut sebagai komponen utama.
Ia juga menyoroti lemahnya kontrol pemerintah terhadap harga komoditas pangan. Menurutnya, masih terdapat celah dalam tata kelola rantai pasok yang memungkinkan kelompok tertentu memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan harga pasar.
“Itu membuka peluang tata kelola yang tidak beres. Kontrol pemerintah terhadap harga komoditas juga belum optimal, sehingga sangat terbuka peluang bagi kelompok tertentu untuk memainkan harga,” ujarnya.
Masalah lain yang disorot adalah keterbatasan data akurat terkait pergerakan harga komoditas pangan. Berdasarkan riset yang pernah dilakukannya, Anton menemukan bahwa harga yang diterima petani cenderung relatif sama, baik saat harga di pasar sedang tinggi maupun rendah.
“Keuntungannya memang naik, tapi tidak sebesar harga yang tercermin di pasar,” ungkapnya.
Menurut Anton, kelompok masyarakat yang paling terdampak inflasi adalah mereka yang memiliki penghasilan tetap, baik dari kalangan bawah maupun menengah. Kenaikan harga membuat kelompok ini sulit melakukan penyesuaian pengeluaran.
“Dengan harga yang naik, mereka tidak bisa melakukan adjustment,” katanya.
Inflasi juga berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat karena alokasi dana lebih difokuskan untuk kebutuhan pokok, sementara kemampuan menabung dan berinvestasi menurun. Meski inflasi tidak selalu berdampak negatif, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan konsumsi.
“Keinginan itu tidak terbatas, tapi kebutuhan bisa diprioritaskan. Ketika kita mengambil keputusan konsumsi secara rasional, kita akan tahu mana yang benar-benar dibutuhkan,” pesannya.