DPRD Dorong Transformasi Digital Adminduk di Kendal Segera Merata ke Desa
Kendal, ISR – Anggota DPRD Kabupaten Kendal mendesak percepatan Transformasi Digital Adminduk guna mempermudah akses layanan publik bagi warga di tingkat desa. Hal itu mengemuka saat Dispendukcapil Kendal menggelar sosialisasi kebijakan kependudukan di Aula Desa Tunggulsari, Selasa (12/5/2026).
Langkah strategis ini bertujuan memangkas birokrasi yang selama ini dianggap kaku. Dengan sistem digital, penduduk tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik untuk mengurus keperluan administratif. Segala data kini terpusat dalam satu genggaman melalui perangkat pintar.
Anggota DPRD Kabupaten Kendal, H. Muhammad Arif Abidin, menegaskan bahwa perubahan ini memerlukan dukungan penuh dari tingkat akar rumput. Ia menilai keberadaan kader di desa menjadi kunci suksesnya migrasi sistem ini.
“Dengan adanya digitalisasi, semua menjadi lebih mudah. Kader pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami layanan transformasi digital adminduk di Kendal,” ujar Arif Abidin di hadapan para tokoh masyarakat.
Pentingnya Integrasi Identitas Digital
Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi poin utama dalam sosialisasi ini. Sistem IKD tidak hanya sekadar memindahkan KTP ke ponsel. IKD berfungsi sebagai hub integrasi yang menghubungkan berbagai layanan publik secara efisien dan aman.
Perwakilan Dispendukcapil Kendal, Suryanto, menjelaskan bahwa penggunaan IKD memerlukan aktivasi khusus. Warga harus memiliki E-KTP sebagai syarat utama sebelum melakukan instalasi aplikasi pada telepon genggam berbasis Android.
Dukungan senada datang dari Anggota DPRD Kabupaten Kendal lainnya, Roni Sulistiyanto. Ia mengajak seluruh elemen warga untuk menanggalkan cara lama dan mulai beradaptasi dengan teknologi. Menurutnya, pemahaman yang merata akan mempercepat terwujudnya tata kelola data yang rapi.
“Kita belajar bersama Dukcapil tentang transformasi digital administrasi kependudukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya data kependudukan yang tertib dan terintegrasi,” tegas Roni Sulistiyanto.
Layanan Publik yang Lebih Inklusif
Acara ini juga membuka ruang dialog interaktif. Para tokoh agama dan kader pemberdayaan memanfaatkan sesi tanya jawab untuk mendalami teknis aktivasi IKD. Mereka berharap Dispendukcapil Kendal terus memberikan pendampingan berkelanjutan hingga ke dusun-dusun terpencil.
Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, pemerintah daerah optimistis target cakupan IKD akan meningkat tajam. Inisiatif ini diharapkan mampu menghapus kendala geografis dalam pelayanan publik di seluruh wilayah Kendal.