Menolak Politisasi Muktamar, Munib Abd Muchith: Jangan Kerucutkan pada Rebutan Ketum dan Rois Am

ISR – Tokoh Nahdliyin dari Jawa Tengah, Munib Abd Muchith, menegaskan pentingnya meluruskan kembali esensi Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Ia mengingatkan agar forum lima tahunan tersebut tidak direduksi menjadi ajang perebutan jabatan Ketua Umum maupun Rois Am.

Dalam pandangannya, Muktamar NU merupakan forum strategis untuk menentukan arah kebijakan organisasi selama lima tahun ke depan, sekaligus melakukan evaluasi atas kinerja periode sebelumnya. Karena itu, fokus pada kontestasi personal dinilai sebagai bentuk penyempitan makna yang justru merugikan NU sebagai organisasi besar.

“Berbicara kandidat ketua umum dan rois am berarti mengkerdilkan esensi Muktamar,” tegas Munib dalam tulisannya.

NU Harus Tetap Jadi Kekuatan Moral

Munib menilai, NU sebagai bagian dari civil society harus menjaga posisinya sebagai kekuatan moral, bukan terjebak dalam tarik-menarik kepentingan praktis. Ia menekankan bahwa para ulama dan kiai memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan arah dan kontrol terhadap kebijakan negara, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Menurutnya, NU tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika kebijakan publik, melainkan harus aktif memberikan masukan dan kritik konstruktif.

Soroti Isu Domestik: Korupsi hingga Ketahanan Pangan

Dalam konteks nasional di Indonesia, Munib menyoroti sejumlah persoalan penting yang perlu menjadi perhatian serius dalam Muktamar mendatang, di antaranya:

• Korupsi yang masih menjadi bahaya laten dan membutuhkan penanganan dari hulu ke hilir
• Program pemerintah seperti MBG/KDMP/Sekolah Rakyat yang dinilai masih perlu evaluasi agar tidak sekadar menjadi pemenuhan janji politik
• Ketahanan pangan, terutama di tengah menyempitnya lahan akibat alih fungsi

Ia mengingatkan agar NU tidak terjebak menjadi sekadar pelaksana program politik, melainkan tetap menjaga independensi dan fungsi kritisnya.

Dorong Peran NU dalam Isu Global

Selain isu nasional, Munib juga menekankan pentingnya sikap NU terhadap dinamika global. Ia menilai perubahan peradaban dunia merupakan keniscayaan yang harus direspons dengan keberanian dan visi besar.

Ia bahkan mendorong gagasan “Komite Hijaz jilid II” sebagai langkah strategis ulama dalam merespons dinamika dunia Islam, termasuk konflik geopolitik yang melibatkan negara besar seperti Amerika Serikat, Iran, dan Israel.

Selain itu, ia juga menyinggung posisi Arab Saudi sebagai pengelola dua tanah suci yang dinilai perlu lebih mandiri, termasuk dalam tata kelola haji dan umrah yang melibatkan kontribusi besar dari Indonesia.

Jangan Tukar Perjuangan dengan Jabatan

Sebagai penutup, Munib mengingatkan bahwa perjuangan NU tidak boleh ditukar dengan kepentingan jabatan politik. Ia menegaskan bahwa kontribusi NU terhadap bangsa tidak seharusnya dibalas dengan pembagian kekuasaan, melainkan dengan komitmen negara dalam menyejahterakan rakyat.

“Jangan terjebak rebutan jabatan Ketua Umum atau Rois Am. Ini bisa menjadi kecelakaan bagi kader dan generasi penerus ulama,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh warga NU agar tetap menjaga marwah organisasi, serta memastikan Muktamar tetap menjadi forum strategis yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa.