Diduga Sepihak! Kopdes Kertomulyo Diprotes Pemuda, Wabup Beny Turun Langsung

KENDAL, ISR – Rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) di Desa Kertomulyo menuai polemik. Sejumlah pemuda menilai prosesnya janggal dan sarat kejanggalan karena tidak diawali dengan sosialisasi kepada warga maupun pemuda desa.

Menurut Ruri, salah satu pemuda Kertomulyo, pemerintah desa tiba-tiba melakukan pematokan lahan yang selama ini digunakan sebagai lapangan voli dan berstatus fasilitas umum (fasum). Ironisnya, pematokan dilakukan tanpa musyawarah dan tanpa persetujuan masyarakat.

“Tidak ada sosialisasi sama sekali. Tiba-tiba lapangan voli dipatok. Padahal itu fasum dan ruang aktivitas pemuda,” ujar Ruri.

Setelah pematokan dilakukan, barulah pemerintah desa menggelar musyawarah desa (musdes). Namun musdes tersebut dinilai hanya bersifat formalitas, karena keputusan dianggap sudah ditetapkan sebelumnya.

Merasa keberatan, Pemuda Kertomulyo kemudian melayangkan surat resmi kepada Wakil Bupati Kendal, Beny Karnadi, untuk meminta peninjauan ulang atas kebijakan tersebut. Surat itu langsung direspons. Wabup Beny turun langsung ke Desa Kertomulyo dan menemui para pemuda.

Dalam pertemuan yang dihadiri kepala desa, perwakilan KIP, serta unsur pemuda, akhirnya disepakati bahwa rencana alih fungsi lahan untuk Kopdes dipindahkan ke area pasar, bukan lagi di lapangan voli.

Pemuda Kertomulyo menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal lokasi, tetapi menyangkut keterbukaan informasi publik (KIP) dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Mereka menilai kepala desa bertindak sepihak karena tidak menjalankan prosedur pembentukan koperasi yang seharusnya diawali dengan sosialisasi dan persetujuan warga.

“Pembentukan koperasi itu ada tahapannya. Sosialisasi dulu, baru musyawarah. Ini justru dibalik: dipatok dulu, musdes belakangan,” tegas Ruri.

Sebagai tindak lanjut, disepakati akan digelar musyawarah desa ulang pada Rabu atau Kamis mendatang. Musdes tersebut akan membahas kembali pembentukan Kopdes secara prosedural, transparan, dan partisipatif, melibatkan warga dan pemuda desa.

Pemuda berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar setiap kebijakan desa ke depan tidak lagi dilakukan secara sepihak, melainkan mengedepankan musyawarah dan keterbukaan kepada masyarakat.