KENDAL, ISR – Dyah Kartika Permanasari membagikan beras kepada warga terdampak banjir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kendal. Melalui Cadangan Pangan Pemerintah, Pemkab Kendal menyalurkan beras kepada warga di Sarirejo, Sumberejo, Kumpulrejo, Brangsong, Karangmulyo, Pegandon, hingga Patukangan.

Menurut Bupati, pemerintah daerah berupaya menjaga ketersediaan pangan warga selama masa sulit. Ia juga menegaskan bahwa aparat desa mengajukan data penerima agar distribusi berjalan tepat sasaran.

Kritik Menguat di Tengah Seremoni Bantuan

Namun demikian, di balik pembagian beras tersebut, suara kritik masyarakat justru semakin lantang.

Kyai Djauhari menyampaikan kegelisahan warga secara terbuka. Menurutnya, pembagian beras hanya meredakan dampak sesaat dan belum menyentuh akar persoalan banjir tahunan.

“Masyarakat tidak ingin hanya dibutuhkan saat ada agenda pembagian bantuan, lalu cukup diberi sekarung beras,” tegasnya.

Ia menilai warga membutuhkan kebijakan yang lebih berani dan menyentuh sumber masalah.

Tuntutan: Benahi Sungai, Tertibkan Tambang, Hentikan Alih Fungsi Lahan

Lebih lanjut, masyarakat mendesak pemerintah segera mengeruk sedimentasi sungai yang semakin dangkal. Selain itu, mereka meminta tindakan tegas terhadap aktivitas galian C dan tambang yang merusak lingkungan.

Di sisi lain, alih fungsi lahan yang terus mempersempit daerah resapan air juga memicu kekhawatiran. Karena itu, warga meminta pemerintah menghentikan praktik tersebut sebelum dampaknya semakin luas.

Tak hanya itu, pengelolaan sampah yang kurang disiplin dinilai memperparah kondisi. Saat hujan deras turun, saluran air tersumbat dan genangan cepat meluas. Oleh sebab itu, warga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib dan terintegrasi.

Warga Tagih Kebijakan Jangka Panjang Banjir Kendal

Sejumlah warga menilai pemerintah terlalu fokus pada bantuan darurat, sementara langkah perbaikan lingkungan berjalan lambat. Padahal, tanpa pengawasan konsisten dan kebijakan tegas, banjir akan terus berulang.

Karena itu, masyarakat Kendal tidak ingin sekadar menerima beras setiap musim hujan. Mereka menginginkan tindakan nyata, pengawasan berkelanjutan, serta kebijakan yang berorientasi pada pemulihan lingkungan jangka panjang. Jika pemerintah terus mengandalkan solusi sementara, banjir akan tetap menjadi rutinitas tahunan yang melelahkan dan merugikan banyak pihak.