KENDAL, ISR – Warga Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal bersama pemerintah desa sepakat menggalang dana swadaya untuk memperbaiki tanggul darurat Kali Bodri yang longsor beberapa waktu lalu. Warga mengambil langkah cepat karena kondisi tanggul mereka nilai sangat mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar.

Kepala Desa Kebonharjo, Edi Lukman, menjelaskan bahwa longsor terjadi saat ketinggian air di Bendung Juwero berada di angka sekitar 200 sentimeter yang masih masuk kategori aman. Namun, struktur tanggul bawah tetap mengalami longsor dengan karakter yang berbahaya.

“Yang longsor adalah tanggul paling bawah. Kalau tidak segera kami tangani, longsoran itu bisa menarik tanah di atasnya dan memperparah kerusakan,” ujar Edi Lukman, Kamis (5/2/2026).

Warga Galang Dana karena Anggaran Pemerintah Belum Tersedia

Edi Lukman menegaskan seluruh biaya perbaikan berasal dari swadaya masyarakat. Pemerintah desa berkomunikasi dengan PSDA Kali Bodri Jawa Tengah, namun instansi tersebut belum memiliki anggaran penanganan. Di sisi lain, pengurangan alokasi dana desa membuat pemerintah desa tidak mampu menanggung seluruh biaya perbaikan.

“Warga Kebonharjo melalui BPD dan perwakilan RW sepakat urunan bersama. Biayanya besar, sementara pemerintah belum mengalokasikan anggaran karena belum dianggap prioritas,” jelasnya.

Warga merencanakan perbaikan dengan memasang trucuk bambu dan jumbo bag di sisi dalam tanggul bawah sepanjang kurang lebih 50 meter. Pemerintah desa menyerahkan teknis pengerjaan kepada tim PSDA Kali Bodri Provinsi Jawa Tengah karena pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus.

Forum Warga Desak Pemerintah Bangun Tanggul Permanen

Perwakilan Forum Petak Bodri (Peduli Tanggul Kali Bodri), Arif Fajar Hidayat, mengapresiasi langkah swadaya masyarakat. Ia menyebut warga sebelumnya juga melakukan kegiatan serupa di Desa Cepiring dan akan melanjutkan aksi ke Desa Lanji serta Desa Purwosari.

Menurut Arif, kesadaran masyarakat sudah tinggi, namun ia menilai pemerintah belum merespons cepat kondisi darurat tanggul. Ia menegaskan pengelolaan Kali Bodri berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap bisa mengalokasikan anggaran melalui Dana Tak Terduga (DTT) karena kondisi tanggul sudah kritis.

Arif berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan tanggul permanen pada tahun anggaran 2026 sesuai janji Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat meninjau lokasi.

“Kami bersama masyarakat dan para kepala desa yang wilayahnya memiliki tanggul kritis akan terus mengawal realisasi pembangunan tanggul Kali Bodri yang permanen,” tegasnya.