Sampah Kian Menggunung! Ketua AMK Bongkar Masalahnya: Jangan Tutup Mata!!

KENDAL, ISR – Permasalahan sampah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kendal. Sejumlah pihak menilai pengelolaan sampah di daerah ini masih jauh dari ideal, bahkan menunjukkan pola penanganan yang cenderung reaktif. Berbagai keluhan muncul dari masyarakat terkait menumpuknya sampah di pemukiman, sungai, lahan kosong, hingga area persawahan.

Salah satu kritik utama adalah bahwa kebijakan penanganan sampah di Kendal masih bersifat “pemadaman kebakaran”, bukan solusi jangka panjang. Pemerintah baru bergerak setelah muncul penumpukan atau protes warga, tanpa strategi preventif yang konsisten dari hulu hingga hilir.

Ketergantungan Tinggi pada TPA Darupono

TPA Darupono masih menjadi tumpuan utama pembuangan sampah di Kendal. Meski pemerintah telah mengerahkan alat berat untuk merapikan dan memadatkan sampah, langkah tersebut dinilai hanya menunda masalah. Volume sampah terus meningkat, sementara kapasitas TPA semakin terbatas.

Ahmad Faris Ahkam, Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Kendal sekaligus Anggota Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PWM Jawa Tengah, menilai pola ini tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Setiap tahun polanya sama. TPA diratakan, ditimbun, lalu penuh lagi. Ini bukan solusi, hanya menunda bom waktu. Kendal butuh strategi dari sumber, bukan hanya di TPA,” tegasnya.

Program Pemilahan Sampah Belum Efektif

Kebijakan pemilahan sampah organik dan non-organik berdasarkan tanggal ganjil-genap sebenarnya baik. Namun di lapangan, implementasinya masih jauh dari harapan. Banyak warga tidak memahami jadwal, sementara petugas pengangkut sampah juga kerap mencampur sampah kembali di truk.

Menurut Faris, kebijakan ini gagal berjalan karena kurangnya konsistensi dan pengawasan.

“Bagaimana masyarakat mau disiplin kalau petugasnya sendiri tidak menerapkan aturan? Edukasi lemah, pengawasan lemah, akhirnya masyarakat kembali ke pola lama,” ujarnya.

Minimnya Bank Sampah dan Program 3R

Hanya sebagian desa dan kelurahan yang memiliki bank sampah aktif atau menjalankan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Di banyak wilayah, terutama pedesaan, sampah masih dibuang ke TPS, sungai, maupun lahan kosong.

Faris menyoroti lemahnya intervensi pemerintah di tingkat desa.

“Pemerintah harus hadir sampai level RT. Jangan hanya bangga dengan bank sampah di kota, sementara desa-desa dibiarkan mengelola sampah sendiri tanpa pendampingan,” katanya.

Anggaran Pengelolaan Sampah Masih Terbatas

Minimnya alokasi dana menyebabkan kurangnya armada pengangkutan, terbatasnya TPS 3R, dan lambatnya inovasi daur ulang.

Menurut Faris, komitmen anggaran adalah cerminan keseriusan pemerintah.

“Kalau anggaran sampah hanya dijadikan formalitas, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Sampah itu masalah serius, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Koordinasi Antar-Instansi Belum Solid

Pengelolaan sampah membutuhkan kerja bersama: DLH, PU, Perdagangan, pemerintah desa, sekolah, dan komunitas. Namun koordinasi antar-instansi di Kendal dinilai belum maksimal.

Faris menilai sektor ini membutuhkan kepemimpinan yang tegas.

“Harus ada komando tunggal. Jangan sampai masing-masing dinas jalan sendiri-sendiri. Akhirnya program tumpang tindih dan tidak efektif,” ujarnya.

Kurangnya Edukasi dan Kampanye Publik

Akar dari masalah sampah adalah perilaku masyarakat. Namun program edukasi dan kampanye publik dinilai sangat minim. Tidak ada gebrakan besar yang mampu membangun kesadaran kolektif.

Faris menegaskan pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini hingga masyarakat umum.

“Selama pola pikir warga belum berubah, sampah akan terus jadi masalah. Edukasi harus masif, kreatif, dan melibatkan pemuda,” ungkapnya.

Menuju Perbaikan?

Meski sejumlah program sudah berjalan—mulai dari kerja sama daur ulang plastik hingga pembenahan TPA—namun kritik menyebutkan bahwa upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan.

Faris menyatakan bahwa AMK siap terlibat aktif dalam gerakan edukasi dan aksi bersih lingkungan.

“Kami siap turun tangan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Pemuda harus ambil peran, dan AMK akan jadi bagian dari solusi,” katanya.

Sebagai Anggota MLH PWM Jateng, ia menegaskan perlunya reformasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh: peningkatan anggaran, penguatan regulasi, edukasi masif, serta pengelolaan terpadu yang dimulai dari tingkat rumah tangga