CAT Perangkat Desa Kendal Dinilai Tak Siap Jawab Persoalan Sosial

Kendal, ISR – CAT perangkat desa Kendal dinilai belum siap menghadapi persoalan sosial di masyarakat. Anggota DPRD Kendal Komisi A, Irwan Subiantoro, menilai seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) belum sepenuhnya mendukung pelayanan publik di desa, terutama untuk jabatan yang bersentuhan langsung dengan warga. Selain itu, sistem ini menghasilkan perangkat yang pintar secara akademik, tetapi banyak yang kesulitan berbaur dan melayani masyarakat.

Menurut Irwan, CAT perangkat desa Kendal menciptakan perangkat desa yang cerdas, namun tidak selalu siap secara sosial. Akibatnya, pelayanan di beberapa desa menjadi terganggu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas sistem seleksi CAT.

Kekosongan Perangkat Desa Ganggu Pelayanan

Hingga saat ini, lebih dari 200 posisi perangkat desa masih kosong, dan 11 kepala desa belum memiliki pengganti antar waktu (PAW). Akibatnya, perangkat yang tersisa harus menanggung beban tambahan. Selain itu, penyelesaian masalah masyarakat sering tertunda.

“Desa adalah ujung tombak pelayanan warga. Perangkat desa kosong atau tidak siap secara sosial pasti mengganggu pelayanan,” ujar Irwan. Oleh karena itu, evaluasi sistem rekrutmen menjadi mendesak.

Rapat Lintas OPD Bahas Kekosongan dan CAT

Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar rapat koordinasi lintas OPD. Mereka membahas kekosongan perangkat desa sekaligus mengevaluasi sistem seleksi CAT. Rapat melibatkan Dispermasdes, Inspektorat, Asisten Pemerintahan, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum Setda Kendal.

Selain itu, peserta rapat merumuskan langkah cepat mengisi jabatan kosong. Mereka juga menekankan pentingnya evaluasi kesiapan perangkat desa hasil CAT menghadapi dinamika sosial di masyarakat.

Perangkat Hasil CAT Kurang Siap Sosial

Irwan menegaskan bahwa banyak perangkat desa hasil CAT kesulitan berinteraksi dengan warga. Jabatan seperti kepala dusun menuntut keterampilan sosial yang tinggi.

“Perangkat desa harus hadir dan terlibat dalam persoalan warga. CAT hanya menguji kemampuan teori, tidak mengukur kesiapan sosial,” tegasnya. Selain itu, perangkat non-lokal sering kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya desa. Bahkan, ada kepala dusun hasil CAT yang mengundurkan diri karena tidak mampu menghadapi tekanan masyarakat.

CAT Perlu Selektif dan Disertai Evaluasi Sosial

Irwan menyarankan agar CAT diterapkan hanya untuk jabatan administratif seperti keuangan atau tata usaha. Sementara jabatan yang bersentuhan langsung dengan warga perlu penilaian tambahan. Penilaian tersebut harus mengukur kemampuan sosial, komunikasi, dan kepemimpinan.

Dengan langkah ini, perangkat desa diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu mengayomi masyarakat dan menjalankan tugas pelayanan dengan baik.